SUKADANA (31/8/2024) – Desakan agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) turun tangan untuk melawan kotak kosong dalam Pilkada Lampung Timur terus menggema, memicu diskusi publik yang mendalam mengenai masa depan demokrasi di Bumei Tuwah Bepadan. Kader partai, tokoh masyarakat, dan warga biasa sama-sama menyerukan agar PDIP segera mengusung calon alternatif yang dapat menjaga prinsip-prinsip demokrasi dari potensi kemandekan.
Kidung Tirto Suryo Kusumo, seorang budayawan terkemuka asal Lampung Timur, menjadi salah satu suara paling vokal dalam isu ini. Ia mengajak Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk mendengarkan suara masyarakat dan kader di Lampung Timur. “Kami berharap Ibu Megawati segera merespons aspirasi ini. Hanya PDIP yang mampu menghindarkan Lampung Timur dari ancaman kotak kosong, sehingga demokrasi tetap hidup dan berjalan,” ungkapnya pada Jumat (29/8/2024).
Kidung menambahkan bahwa keputusan yang akan diambil oleh Megawati bukan hanya soal memilih calon, tetapi juga tentang meneguhkan komitmen PDIP terhadap nilai-nilai demokrasi dan keberagaman politik di tingkat lokal.
Saat ini, pasangan Ella Siti Nuryamah-Azwar Hadi telah mendapatkan dukungan dari sembilan partai politik, termasuk PKB, PKS, PAN, Gerindra, Golkar, PPP, dan Partai Demokrat. Namun, dengan hanya satu pasangan calon yang terdaftar, KPU Lampung Timur memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran hingga 5 September 2024, memberikan ruang bagi calon lain untuk ikut serta dalam kontestasi ini.
Tekanan publik terhadap PDIP semakin intens, terlihat dari aksi unjuk rasa yang digelar di depan kantor DPC PDIP Lampung Timur pada Selasa (27/8/2024). Koordinator aksi, Tomi Budi Setiawan, dengan tegas menyatakan bahwa hanya PDIP yang bisa mencegah kotak kosong dengan mengusung calon baru. “Kami berharap Ibu Megawati segera mendengar dan bertindak untuk mencegah terjadinya kotak kosong,” tegas Tomi.
Di sisi lain, dukungan terhadap perlawanan terhadap kotak kosong juga datang dari kalangan pemuka agama. Sebanyak 41 kyai dan pimpinan pondok pesantren di Lampung Timur menandatangani surat pernyataan yang mendesak PDIP untuk segera bertindak. Mereka menilai PDIP sebagai partai yang masih setia menjaga nilai-nilai demokrasi dan berharap partai tersebut akan mengusung calon alternatif di Pilkada Lampung Timur.
Dalam pandangan Junaidi, tokoh pemuda dari Sekampung Udik, kotak kosong merupakan bentuk protes masyarakat terhadap sistem politik yang dianggap tidak memberikan pilihan nyata. “Jika tidak ada calon lain, kami akan kampanyekan untuk memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan terhadap demokrasi yang terpasung,” ujarnya.
Kini, sorotan tertuju pada PDIP dan keputusan Megawati Soekarnoputri. Masyarakat berharap PDIP mampu menjaga demokrasi di Lampung Timur dengan mengusung calon yang memiliki integritas dan visi jelas untuk masa depan daerah ini. Apapun keputusan yang diambil, itu akan menjadi ujian penting bagi komitmen PDIP terhadap demokrasi yang inklusif dan partisipatif di Indonesia.
(BANG WAHYU)
