SUKADANA (7/5/2026) – Bupati Ela Siti Nuryamah menyinggung soal nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang disebut masih “selip” saat memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan pada Kamis, 7 Mei 2026.
Di hadapan pimpinan OPD, Ela menegaskan persoalan integritas dan pelayanan publik tak bisa lagi dianggap formalitas administrasi.
Menurut dia, pembenahan tata kelola harus dilakukan serius, terutama pada sektor perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pajak daerah, hingga pengelolaan aset pemerintah.
Rapat itu turut dihadiri Ketua DPRD Lampung Timur Rida Rotul Aliyah, Wakil Bupati Azwar Hadi, perwakilan Bank Lampung, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah.
Ela mengatakan keterlibatan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembahasan Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk berbenah.
“Kesempatan ini kita jadikan momentum perbaikan ke depan. Kita tidak boleh bosan memperhatikan aturan dan regulasi,” kata Ela.
Ia mengakui capaian SPI Lampung Timur sebelumnya belum memuaskan. Kondisi itu, menurut dia, dipengaruhi minimnya pembinaan terhadap aparatur.
“Karena kemarin SPI kita agak selip. Memang belum ada pembinaan yang maksimal,” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa persoalan integritas aparatur masih menjadi pekerjaan rumah di lingkungan Pemkab Lampung Timur.
Ela meminta seluruh OPD memahami detail panduan SPI dan tidak hanya mengejar angka indeks semata. Ia menekankan pelayanan publik harus benar-benar dirasakan masyarakat tanpa perlakuan berbeda.
“Bukan sembarang nilai dan indeks. Tapi harus menunjukkan peningkatan pelayanan, baik administrasi maupun pelayanan langsung kepada masyarakat,” katanya.
Ela juga mengingatkan aparatur pemerintah bahwa posisi mereka adalah pelayan masyarakat. Karena itu, integritas dan profesionalitas disebut menjadi hal mendasar yang tak bisa ditawar.
(BANG WAHYU)
