Tulang Bawang (20/5/2024) – Proses pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Tulang Bawang kembali menuai kontroversi. Dugaan kuat adanya nepotisme dan pemilihan berdasarkan hubungan kekeluargaan bukan profesionalisme mencuat ke permukaan.
Sejumlah peserta PPK yang masuk dalam 10 besar mengeluhkan bahwa proses seleksi tidak berjalan dengan transparan. Meskipun banyak dari mereka yang memiliki pengalaman dan kualifikasi yang memadai, nyatanya mereka tersingkir oleh orang-orang baru yang tingkat profesionalismenya dipertanyakan.
Informasi yang diperoleh mengindikasikan bahwa banyak keputusan terkait pemilihan ini dipengaruhi oleh empat komisioner KPUD Kabupaten Tulang Bawang.
“Proses wawancara hanya formalitas saja. Nama-nama peserta yang lolos sudah ada di kantong para komisioner,” ungkap salah satu peserta yang tidak ingin disebutkan namanya. Senin, 20 Mei 2024
Ia menyebut, bahwa peserta yang tidak lolos tidak berani bersuara karena berharap masih ada kesempatan di masa depan, tetapi tindakan ini dinilai merusak citra KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya bersih dari praktik nepotisme dan titipan.
Beberapa peserta, bahkan berencana melaporkan hal ini kepada Ketua KPU RI dan KPU Provinsi Lampung, dengan harapan dilakukan evaluasi dan pemeriksaan terkait proses pemilihan PPK, khususnya di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Mereka menilai bahwa profesionalisme tidak diutamakan dan dugaan nepotisme terlalu kuat dalam proses seleksi ini.
Dua nama yang disebut-sebut dalam dugaan nepotisme adalah Aldianza EP dan Frevando NP, keduanya diketahui merupakan keponakan kandung dari Plt. Ketua KPUD Kabupaten Tulang Bawang, Feriyanto. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada unsur keluarga yang dominan dalam pemilihan PPK.
“Mohon diturunkan tim untuk menyelidiki dan memastikan kebenaran informasi ini. Tidak hanya di Kecamatan Menggala, tetapi juga di kecamatan lainnya di Tulang Bawang. Kami menduga nepotisme terlalu kuat,” pinta salah satu peserta.
Masyarakat Menggala dan peserta seleksi mendesak KPU RI dan KPUD Lampung untuk segera mengevaluasi kinerja empat komisioner KPUD Tulang Bawang secara tegas. Mereka menuntut asas profesionalitas dan netralitas dikedepankan dalam setiap proses rekrutmen PPK.
Selain itu, Aldianza EP yang diduga memiliki hubungan kekeluargaan dengan Ketua Plt. KPUD Tulang Bawang dan seorang anggota dewan terpilih semakin memperkeruh suasana. Hal ini dianggap melanggar UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Masyarakat berharap agar dugaan ini segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, demi menjaga integritas dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.
(BANG WAHYU)
