Kota Metro (4/12/2024) – Pemerintah Kota Metro melalui Dinas P3AP2KB mengelola anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp2.464.776.000 untuk tahun 2024. Dana ini dialokasikan untuk lima kegiatan utama, termasuk program penurunan stunting yang menjadi prioritas dengan alokasi terbesar, yaitu Rp1.438.000.000.
Namun, klaim realisasi anggaran yang sudah mencapai lebih dari 70% menuai pertanyaan. Kepala Dinas P3AP2KB, Wahyuningsih, mengaku tidak dapat memastikan angka detail tanpa melihat data teknis.
“Realisasi pastinya harus ditanyakan langsung ke kepala bidang teknis,” ujarnya pada Selasa, 3 Desember 2024.
Apa saja rincian anggarannya?
Dari total anggaran yang ada, dana dialokasikan sebagai berikut:
1. Balai Penyuluhan KB: Rp308.000.000
2. Pelayanan KB: Rp379.826.000
3. Penggerakan di Kampung KB: Rp99.750.000
4. Penurunan Stunting: Rp1.438.000.000
5. Pembinaan Program oleh Kader PPKBD/Sub PPKBD: Rp239.200.000
Penurunan Stunting: Sisa Rp619 Juta Tidak Dijelaskan
Kepala Dinas menjelaskan sebanyak 390 kader bertugas mendampingi keluarga berisiko stunting di 22 kelurahan. Setiap kader mendapatkan uang transport dan operasional sebesar Rp210.000 per bulan selama 10 bulan penuh. Jika dihitung, kebutuhan total untuk transport kader adalah Rp819.000.000.
Dengan demikian, dari alokasi Rp1,438 miliar untuk penurunan stunting, terdapat sisa Rp619 juta. Namun, Wahyuningsih tidak memberikan penjelasan rinci terkait peruntukan sisa anggaran tersebut.
Pelayanan KB dan Kampung KB
Untuk pelayanan KB, dinas hanya bertugas mendistribusikan alat kontrasepsi (alkon) ke mitra seperti puskesmas dan rumah sakit yang telah bekerja sama.
“Pengadaan alkon dilakukan oleh pemerintah pusat, bukan dari kami,” tegas Wahyuningsih.
Sementara itu, program Penggerakan di Kampung KB mencakup mini lokakarya yang melibatkan kader, camat, dan kepala kelurahan. Lokakarya ini mengevaluasi kendala dalam percepatan penurunan stunting dan implementasi program BKKBN lainnya.
“Kami memiliki tim percepatan penurunan stunting untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi di lapangan,” tambahnya.
Dua Program Lainnya Masih Gelap
Selain alokasi untuk stunting, Wahyuningsih juga tidak memberikan keterangan terkait penggunaan anggaran Balai Penyuluhan KB sebesar Rp308 juta dan Pembinaan Program oleh Kader PPKBD/Sub PPKBD sebesar Rp239 juta.
Ketidakjelasan ini semakin memperkuat sangkaan bahwa pengelolaan anggaran BOKB 2024 tidak transparan. Dengan tertutupnya penjelasan rinci terkait sisa anggaran dan penggunaan pos lainnya memunculkan tanda tanya yang menyisakan ruang gelap dalam pertanggungjawaban keuangan.
(BANG WAHYU)
