BANDAR LAMPUNG (8/9/2024) – Tiga tersangka pengedar 72 ribu batang rokok ilegal yang sebelumnya ditangkap oleh Unit Tipidter Satreskrim Polresta Bandar Lampung kini telah dibebaskan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bandar Lampung. Alasan pembebasan ketiganya, yang diidentifikasi sebagai CA (37), SN (33), dan IS (30), adalah pembayaran sanksi administrasi sebesar Rp150 juta.
Penangkapan ketiga tersangka dilakukan pada Senin dan Selasa, 26-27 Agustus 2024, namun hanya berselang beberapa hari setelah dilimpahkan ke KPPBC Bandar Lampung, mereka dibebaskan tanpa proses hukum lebih lanjut.
Humas KPPBC Bandar Lampung, Herianto, membenarkan bahwa ketiga tersangka telah dipulangkan ke rumah masing-masing.
“Benar, sudah dibebaskan dan dipulangkan,” ujar Heri pada Sabtu, 27 September 2024.
Herianto menjelaskan bahwa pembebasan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Pasal 40b ayat 3, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 237 Tahun 2022 tentang penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai.
Menurutnya, aturan yang berlaku memungkinkan penyelesaian pelanggaran pidana cukai tanpa penyidikan, asalkan pelaku membayar sanksi administrasi sebesar tiga kali nilai cukai yang harus dibayar.
“Undang-undang ini lebih menekankan pada pemulihan kerugian negara. Jadi, dalam kasus–kasus tertentu, pelanggar diberikan opsi untuk membayar sanksi administrasi guna menghindari penyidikan,” jelas Herianto.
Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pelaku kejahatan ekonomi seperti pengedar rokok ilegal bisa lolos tanpa efek jera yang berarti. Ketika ditanya mengenai hal ini, Herianto menegaskan bahwa fokus utama dari peraturan saat ini adalah penggantian kerugian negara, bukan penegakan hukum yang lebih tegas.
“Ini undang-undang fiskal, jadi lebih diarahkan pada bagaimana penerimaan negara dipulihkan. Tidak semua pelanggaran cukai bisa diselesaikan dengan denda, namun ada beberapa pasal yang memungkinkan hal tersebut,” jelasnya lebih lanjut.
Ia juga menambahkan bahwa jika pelaku menolak membayar sanksi administrasi, penyidikan tetap akan dilakukan. Namun, pada tahap awal, opsi pembayaran denda selalu ditawarkan terlebih dahulu kepada pelaku.
(BANG WAHYU)
